Contoh Soal PKN Kelas 11 Bab 3: Sistem Hukum Indonesia

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan mata pelajaran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salah satu materi krusial dalam PKN kelas 11 adalah Bab 3 yang membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Pemahaman yang baik mengenai materi ini akan membantu siswa untuk lebih menghargai hukum, berperan aktif dalam penegakan hukum, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Artikel ini akan menyajikan contoh soal PKN kelas 11 Bab 3 beserta jawabannya. Soal-soal ini mencakup berbagai aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, mulai dari pengertian hukum, sumber hukum, klasifikasi hukum, lembaga peradilan, hingga peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan mempelajari contoh soal ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami materi Bab 3 dan siap menghadapi ujian atau evaluasi lainnya.

A. Pengertian dan Unsur Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan.

Contoh Soal 1:

Jelaskan pengertian hukum menurut pendapat Anda dan sebutkan unsur-unsur penting dalam hukum!

Jawaban:

Menurut pendapat saya, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan.

Unsur-unsur penting dalam hukum meliputi:

1. Peraturan: Hukum terdiri dari berbagai peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan.
2. Lembaga yang Berwenang: Hukum dibuat dan ditegakkan oleh lembaga yang memiliki wewenang, seperti pemerintah dan pengadilan.
3. Sifat Memaksa: Hukum memiliki sifat memaksa, artinya setiap orang wajib mematuhi hukum yang berlaku.
4. Sanksi: Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman.
5. Tujuan: Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.

Contoh Soal 2:

Mengapa hukum diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? Jelaskan!

Jawaban:

Hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena:

1. Menciptakan Ketertiban: Hukum mengatur tingkah laku manusia sehingga tercipta ketertiban dan mencegah terjadinya kekacauan.
2. Menjamin Keadilan: Hukum memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya.
3. Menyelesaikan Konflik: Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat.
4. Melindungi Hak Asasi Manusia: Hukum melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat.
5. Mewujudkan Pembangunan: Hukum menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

B. Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum dapat berupa sumber hukum formal dan sumber hukum material.

Contoh Soal 3:

Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia!

Jawaban:

Sumber-sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan bagi pembentukan hukum lainnya.
2. Undang-Undang (UU): Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak.
4. Peraturan Pemerintah (PP): Peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
5. Peraturan Presiden (Perpres): Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah.
6. Peraturan Daerah (Perda): Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) bersama dengan DPRD.
7. Yurisprudensi: Putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara yang serupa.
8. Kebiasaan (Custom): Perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima sebagai suatu keharusan oleh masyarakat.
9. Traktat (Treaty): Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional.

Contoh Soal 4:

Apa perbedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material? Berikan contohnya!

Jawaban:

• Sumber Hukum Formal: Sumber hukum yang memiliki bentuk dan tata cara tertentu yang diakui oleh hukum positif. Contohnya adalah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
• Sumber Hukum Material: Sumber hukum yang menentukan isi atau materi dari suatu hukum. Sumber hukum material dapat berupa nilai-nilai moral, agama, adat istiadat, atau pandangan hidup masyarakat. Contohnya adalah Pancasila, nilai-nilai agama, dan adat istiadat.

C. Klasifikasi Hukum

Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti berdasarkan sumbernya, berdasarkan isinya, berdasarkan wilayah berlakunya, dan berdasarkan bentuknya.

Contoh Soal 5:

Jelaskan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat! Berikan contoh masing-masing!

Jawaban:

• Hukum Publik: Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antara negara dengan negara lain. Hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Contohnya adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
• Hukum Privat: Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu atau antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Contoh Soal 6:

Sebutkan dan jelaskan klasifikasi hukum berdasarkan wilayah berlakunya!

Jawaban:

Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Hukum Nasional: Hukum yang berlaku di wilayah suatu negara tertentu. Contohnya adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Hukum Internasional: Hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Contohnya adalah Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian.
3. Hukum Asing: Hukum yang berlaku di negara lain. Contohnya adalah hukum yang berlaku di Amerika Serikat.
4. Hukum Gereja: Kaidah-kaidah yang di tetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.

D. Lembaga Peradilan di Indonesia

Lembaga peradilan adalah lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, lembaga peradilan terdiri dari Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Contoh Soal 7:

Sebutkan dan jelaskan tingkatan lembaga peradilan yang ada di Indonesia!

Jawaban:

Tingkatan lembaga peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer): Merupakan pengadilan yang pertama kali memeriksa dan mengadili suatu perkara.
2. Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer Tinggi): Merupakan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan banding dari pengadilan tingkat pertama.
3. Mahkamah Agung (MA): Merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali.

Contoh Soal 8:

Apa yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan apa saja wewenangnya?

Jawaban:

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

E. Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melaporkan tindak pidana, menjadi saksi dalam persidangan, atau berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum.

Contoh Soal 9:

Mengapa peran serta masyarakat penting dalam penegakan hukum? Jelaskan!

Jawaban:

Peran serta masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum karena:

1. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum: Dengan melaporkan tindak pidana atau menjadi saksi, masyarakat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menindak pelaku kejahatan.
2. Meningkatkan Kesadaran Hukum: Dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
3. Mencegah Terjadinya Tindak Pidana: Dengan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum.
4. Menciptakan Keadilan: Dengan berperan aktif dalam penegakan hukum, masyarakat turut serta dalam menciptakan keadilan bagi semua warga negara.

Contoh Soal 10:

Berikan contoh konkret bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam penegakan hukum di lingkungan sekitar!

Jawaban:

Contoh konkret peran serta masyarakat dalam penegakan hukum di lingkungan sekitar:

1. Melaporkan Tindak Kriminalitas: Jika melihat atau mengetahui adanya tindak kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan, segera laporkan kepada pihak kepolisian.
2. Menjadi Saksi dalam Persidangan: Jika diminta menjadi saksi dalam persidangan, berikan keterangan yang jujur dan akurat sesuai dengan apa yang Anda ketahui.
3. Berpartisipasi dalam Kegiatan Siskamling: Ikut serta dalam kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal.
4. Mengikuti Kegiatan Penyuluhan Hukum: Ikuti kegiatan penyuluhan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.
5. Menegur Pelanggaran Hukum: Jika melihat ada orang yang melanggar hukum, seperti membuang sampah sembarangan atau melanggar rambu lalu lintas, tegur secara sopan dan ingatkan tentang pentingnya mematuhi hukum.

Kesimpulan

Pemahaman tentang sistem hukum Indonesia sangat penting bagi siswa sebagai calon pemimpin bangsa. Dengan memahami materi Bab 3 PKN kelas 11, siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang taat hukum, berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Contoh soal dan jawaban yang telah disajikan dalam artikel ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi Bab 3 dan mempersiapkan diri menghadapi ujian atau evaluasi lainnya.